Kegiatan PISEW TA. 2023, mulai memasuki tahap audit kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, TPK IBM Direktorat PKP menyelenggarakan acara Kick-off Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja BPKP Kegiatan PISEW. Acara ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terkait indikator/parameter audit kinerja dan rekonsiliasi data saldo temuan hasil audit BPKP yang belum ditindaklanjuti. Kick-off meeting diselenggarakan selama tiga hari, yakni pada tanggal 1 hingga 3 Agustus 2024 di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang. Pada kegiatan ini, hadir perwakilan BPPW dan BPKP Perwakilan dari 22 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

Acara Kick-off meeting dibuka oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Diana Kusumastuti secara daring. Dalam sambutannya beliau menekankan bahwa pentingnya mengelola penggunaan dana BPM dengan baik. “Alokasi Anggaran Kegiatan PISEW merupakan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mengelola penggunaannya agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan dan bermanfaat secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya semata-mata mengejar progres fisik dan keuangan saja, tetapi kita juga tetap harus memperhatikan hasil akhir dari infratsruktur terbangun secara teknis. Dalam pelaksanaannya di lapangan mohon agar dapat terjaga baik dari segi waktu, biaya dan mutu, dan juga tertib administrasi”, ujarnya. Diana juga menambahkan bahwa seluruh para pelaksana kegiatan PISEW ini akan dinilai kinerjanya dalam menjalankan keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai petunjuk teknis, kualitas infrastruktur terbangun termasuk tingkat peran serta/partisipasi masyarakat. Beliau berharap penilaian kinerja Kegiatan PISEW TA. 2023 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyelenggaraannya, Kick-off Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja BPKP dibagi menjadi tiga sesi. Sesi satu dilaksanakan pada hari pertama, yaitu mengenai pembahasan percepatan penyelesaian saldo temuan audit BPKP di 6 provinsi, yaitu Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Pada sesi ini, BPPW dan BPKP Perwakilan Provinsi memaparkan progres penyelesaian dan tidak lanjut temuan hasil audit BPKP pada kegiatan pemberdayaan di Direktorat PKP, mencakup PKPS-BBM, PPIP, dan PISEW di masing-masing provinsi. Maringan Silalahi, TPK IBM Direktorat PKP menyatakan bahwa masih terdapat dokumen kelengkapan audit dari balai yang belum dikomunikasikan dengan pusat, sehingga diharapkan BPPW terus melakukan komunikasi intens dengan TPK IBM PKP. Sementara itu, Uripto, Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP menambahkan, “Apabila BPPW telah melakukan upaya optimal untuk mengusahakan tindak lanjut, maka sudah dianggap sebagai output terakhir. Selebihnya, perlu didorong untuk berfokus pada temuan-temuan yang lebih baru”, ujarnya.

Sesi dua dan tiga dilaksanakan pada hari kedua, yakni sesi pleno dan sesi desk rekonsiliasi. Sesi pleno dimoderatori oleh Kasubdit Wilayah I Direktorat PKP, Airyn Saputri Harahap. Pada sesi pleno, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Wahyu Kusumosusanto, memaparkan mengenai kebijakan umum Kegiatan PISEW TA. 2023. “Dalam pelaksanaan kegiatan PISEW ini KKAD akan dibantu dan didampingi oleh tenaga pendamping. Sehingga tidak hanya melihat dari sisi output tetapi juga pada prosesnya agar infrastruktur yang dibangun sesuai standar teknis”, ucap Wahyu. Sementara itu, Kisyadi, Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur Tata Ruang dan Perhubungan, dalam paparannya menyoroti mengenai perkembangan capaian kinerja Kegiatan PISEW tahun 2019 hingga 2022. “Kedepannya, audit Kegiatan PISEW tidak hanya berfokus pada output saja, namun juga pada outcome atau value for money, sehingga manfaatnya bisa dilihat secara lebih luas,” ujarnya.

Pembahasan dilanjutkan dengan diseminasi pedoman dan parameter audit kinerja Kegiatan PISEW TA. 2023 untuk menyamakan persepsi terkait audit Kegiatan PISEW TA. 2023 yang akan dilaksanakan di lokasi sampling audit, mencakup 57 kecamatan dari 22 provinsi. Pada kegiatan audit yang akan dilakukan ini, terdapat tiga penilaian pencapaian kerja, yakni efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, pelaporan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, di sesi terakhir, dilaksanakan desk rekonsiliasi dan pembahasan hasil tindak lanjut audit kinerja PISEW dan program permberdayaan sejenis di Direktorat PKP. Pada sesi ini, BPPW dan BPKP Perwakilan Provinsi duduk bersama untuk membahas tindak lanjut hasil audit di masing-masing Satker. Berdasarkan hasil desk, didapatkan hasil bahwa dari 22 BPPW yang hadir, 14 BPPW diantaranya telah memiliki saldo TPB “NIHIL” yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Bangka Belitung, DI. Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara dan Gorontalo. Dalam sesi terakhir ini mewakili Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Valentina, Ketua TPK IBM PKP secara khusus menyampaikan apresiasi kepada 14 BPPW yang telah menuntaskan temuan hasil audit hingga TA. 2022 baik untuk temuan PISEW maupun untuk program pemberdayaan sejenis di lingkungan Direktorat PKP. “Mohon dipertahankan dan saya berharap agar hal baik ini dapat diikuti dan menjadi pemicu semangat bagi BPPW lainnya untuk segera menyelesaikan saldo temuan hasil audit hingga tuntas. Dan saya berharap, untuk kegiatan PISEW TA. 2023 yang akan dilakukan audit kinerja pada TA. 2024 ini sekiranya terdapat temuan hasil audit, mohon dapat segera ditindaklanjuti dan sebisa mungkin dapat diselesaikan dalam tahun anggaran yang sama,” ujar Valentina. Sebagai penutupan pada acara Kick-off meeting diberikan kenang-kenangan kepada BPPW yang telah berhasil menuntaskan seluruh temuan hingga TA. 2022 dan hadir pada acara ini, yaitu Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Gambar Terkait

• Sebelumnya
• Selanjutnya