Pada tanggal 16-18 Juni 2022 telah dilaksanakan Kick Off Meeting Audit Kinerja BPKP Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) bertempat di Hotel Atria Gading Serpong, Tangerang. Tujuan dari pelaksanaan kick off meeting ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait indikator/parameter audit kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja pelaku kegiatan PISEW yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021, penyepakatan indikator audit kinerja kegiatan, sosialisasi pedoman audit kinerja, serta melakukan evaluasi dan penyepakatan rencana kerja tindak lanjut (RKTL) penyelesaian saldo temuan pada kegiatan PISEW dan kegiatan pemberdayaan di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman.

Acara Kick Off Meeting dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Ir. Diana Kusumastuti, M.T. secara daring dan dihadiri langsung oleh Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi dan Pembiayaan Pembangunan, BPKP, Tim Audit BPKP Pusat, Tim dari BPKP Perwakilan, Kasubdit Wilayah II, Koordinator Pengelolaan IBM Direktorat PKP, Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat IBM Dit. PKP, Kasubag Tata Usaha, dan PPK PKP di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah di 33 Provinsi. Adapun narasumber yang hadir adalah Kasubdit Wilayah II mewakili Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman yang menyampaikan materi terkait gambaran umum Kebijakan Kegiatan PISEW TA. 2021. Kemudian dilanjutkan oleh Koordinator Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan mewakili Direktur Pengawasan Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan, BPKP dengan materi terkait Kebijakan Audit Kinerja Kegiatan PISEW TA. 2021. Narasumber lainnya yang tak kalah penting adalah  Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP yang menyampaikan materi terkait Pedoman Swakelola Type IV berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan PISEW TA. 2021.

Setelah pelaksanaan pleno, dalam acara kick off meeting dilakukan pembahasan penentuan jumlah lokasi sampling yang akan diaudit dan rentang waktu pelaksanaan audit serta desk untuk membahas tindak lanjut penyelesaian hasil temuan audit. Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, pelaksanaan audit kinerja akan dilaksanakan mulai Minggu ke-4 Bulan Juni s.d Minggu ke-3 Bulan Juli 2022 dengan cakupan wilayah uji petik/penilaian kinerja sebanyak 30% atau sekitar 450 kecamatan dari total penerima sejumlah 1500 kecamatan di 85 Kabupaten. Pertimbangan pemilihan lokasi yang akan diaudit adalah lokasi berulang yang belum pernah dilakukan audit, lokasi yang sebelumnya telah terindentifikasi dan memiliki permasalahan pelaksanaan di lapangan, serta keterwakilan pelaksanaan lokasi PISEW Tahap I dan Tahap II. Selanjutnya pada saat desk pembahasan tindak lanjut penyelesaian hasil temuan audit, terdapat perkembangan/progres yang cukup baik.  Berdasarkan hasil desk tersebut, tindak lanjut temuan per Desember 2021 untuk kegiatan PISEW dan pemberdayaan lainnya terdapat pengurangan saldo temuan sebesar Rp. 2.340.779.900,71 (108 Kejadian), dari total saldo temuan Rp. 10.489.530.863,10 (779 Kejadian) menjadi Rp. 8.148.750.962,39 (671 Kejadian). Selain itu, terdapat tambahan 3 provinsi baru yang telah menuntaskan Saldo Temuan Hasil Audit Kinerja BPKP, yaitu: Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Bangka Belitung. Sebelumnya terdapat 4 (empat) Provinsi lainnya yang telah terlebih dahulu menyelesaikan seluruh temuan kegiatan PISEW dan kegiatan pemberdayaan lainnya hingga akhir 2021, yaitu: Provinsi DI Yogyakarta, Aceh, Kalimantan Utara dan Bali.

Sesi penutupan acara kick off meeting dilakukan oleh Kasubdit Wilayah II mewakili Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman. Beliau menyampaikan pesan Bapak Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman dimana BPPW yang masih memiliki saldo temuan hasil audit diharapkan dapat secara bertahap menyelesaikan temuan hasil audit hingga tuntas. Beliau juga meminta Kabalai PPW untuk menginstruksikan Kepala Bagian Tata Usaha dan PPK segera melakukan pemetaan terhadap temuan hasil audit dan menyusun rencana penyelesaian Saldo Temuan Hasil Audit BPKP serta secara intensif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BPKP perwakilan terkait hasil pemetaan dan rencana penyelesaian Saldo Temuan tersebut.

Hal penting lainnya yang disampaikan oleh Kasubdit Wilayah II dalam penutupan adalah bahwa pembahasan dan konsolidasi terkait penyelesaian saldo temuan hasil audit kinerja BPKP akan terus dikawal dan dilanjutkan secara intensif dengan melibatkan BPKP Pusat, BPKP Perwakilan dan BPPW hingga saldo temuan hasil audit kinerja tersebut tuntas.

 (Valentina, Intan, Bagoes)

Gambar Terkait

• Sebelumnya
• Selanjutnya