Kick Off Meeting Pelaksanaan Audit Kinerja BPKP Kegiatan IBM Direktorat PKP TA. 2022 sebagai pertanda dimulainya kegiatan audit diselenggarakan di Solo, Senin (26/06/2023). Selain itu, penyelenggaraan Kick off meeting  juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terkait indikator dan parameter audit kinerja yang digunakan dalam menilai kinerja pelaku kegiatan PISEW Tahun Anggaran 2022.  Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Dirjen Cipta Karya, Diana Kusumastuti dan dihadiri oleh Tim Audit BPKP Pusat, Tim Pusat Informasi Pengawasan BPKP, Tim dari BPKP Perwakilan, Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat IBM Dit. PKP, Kasubag Tata Usaha dan PPK PKP di lingkungan Balai Prasarana Permukiman Wilayah di 20 Provinsi serta Perwakilan Subdit di Lingkungan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. 

Dalam sambutan dan arahan pembukaan, Dirjen Cipta Karya menekankan bahwa “dalam membangun dan/atau meningkatkan kualitas infrastruktur, Kegiatan PISEW dapat membuktikan bahwa walaupun dikerjakan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik dan secara teknis dalam pelaksanaan konstruksi di lapangan dapat terjaga baik dari segi waktu, biaya dan mutu, dan yang paling penting adalah tertib administrasi. Alokasi Anggaran Kegiatan PISEW merupakan Dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, maka kita harus berhati-hati dan memahami penggunaannya.”

Hal lain yang menjadi catatan penting dan perlu menjadi perbaikan adalah bahwa “Nilai capaian kinerja untuk kegiatan PISEW yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 secara nasional adalah 85,95 dengan kategori berhasil. Nilai capaian kinerja tersebut menurun 1,63 dari Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar 87,58. Berdasarkan hasil audit tahun sebelumnya, penurunan nilai capaian kinerja tahun 2021 dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu: kelemahan lingkungan pengendalian, kelemahan penilaian risiko, kelemahan aktivitas pengendalian, kelemahan informasi dan komunikasi, dan kelemahan monitoring dan evaluasi. Hasil audit kinerja Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat meningkat,” tambah Diana.

Pada TA 2022, capaian fisik dan pelaporan Kegiatan PISEW tidak sepenuhnya tercapai 100 persen. Dalam pemaparan kebijakan umum Kegiatan PISEW, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Wahyu Kusumosusanto menjelaskan “Capaian fisik Kegiatan PISEW TA 2022 rata-rata 99,45 persen, keuangan 99,87 persen, keterisian SILK-A 99,30 persen dan keterisian dokumen 94,36 persen. Perlu menjadi perhatian agar capaian kinerja dan keterisian SIM IBM PKP untuk kegiatan TA 2023 dapat mencapai 100 persen.” 

Penilaian audit kinerja Kegiatan PISEW TA 2022 akan dilakukan terhadap keberhasilan pelaksanaan penyaluran dana PISEW, pengendalian intern program, hambatan pelaksanaan program, kerugian keuangan yang diakibatkan oleh pelaksanaan program yang tidak sesuai ketentuan, serta penilaian terhadap penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit.

Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan BPKP, Uripto menjelaskan pelaksanaan audit kinerja akan dilakukan di 20 provinsi penerima Kegiatan PISEW TA 2022, “Audit akan dimulai terhitung dari Bulan Juli hingga Agustus 2023 dengan cakupan wilayah penilaian kinerja sebanyak 30 persen atau sekitar 141 kecamatan dari populasi kecamatan pada kabupaten penerima yaitu 450 kecamatan di 138 Kabupaten,” jelas Uripto.

Penyelenggaraan audit tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena selain audit kinerja, juga akan dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) untuk kegiatan PISEW dan KOTAKU pada 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Jambi, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat, guna memperoleh keyakinan memadai bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terindikasi adanya fraud. 

Dalam kick off meeting juga dilakukan desk pemutakhiran data dan penyepakatan rencana kerja tindak lanjut penyelesaian saldo temuan pada kegiatan PISEW dan kegiatan pemberdayaan sejenis lainnya di Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman. Dari 20 Provinsi yang dilakukan pemutakhiran data, terdapat 4 Provinsi yang telah menuntaskan seluruh temuan kegiatan PISEW dan kegiatan pemberdayaan lainnya yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Lampung. Penyelesaian Saldo Temuan yang belum tuntas pada provinsi lainnya akan dibahas dan dikonsolidasikan lebih lanjut secara intensif dengan melibatkan BPKP Pusat, Pusat Informasi Pengawasan, BPKP BPKP Perwakilan dan Balai PPW Provinsi.

Terkait hal tersebut, Dirjen Cipta Karya menghimbau seluruh Balai PPW Provinsi untuk segera menyelesaikan Saldo Temuan Hasil Audit Kinerja BPKP yang masih tersisa dan tidak menumpuk sehingga semakin sulit untuk diselesaikan. Beliau memberikan apresiasi kepada BPPW provinsi yang telah menyelesaikan temuan audit dan berharap hal baik ini bisa ditiru oleh BPPW lainnya.

Gambar Terkait

• Sebelumnya
• Selanjutnya