Konsultan Teknis Pengendalian melaksanakan Rapat Evaluasi Tengah Tahun Kegiatan IBM Direktorat PKP, tahun anggaran 2022 di Hotel 101 Bogor, Senin (26/9). Pelaksanaan kegiatan yang dilangsungkan selama tiga hari ini, merupakan rangkaian dari mitigasi pelaksanaan kegiatan IBM Direktorat PKP yang dimulai dari tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pasca pelaksanaan serta tindak lanjut dalam identifikasi permasalahan serta kendala selama pelaksanaan kegiatan PISEW dan KOTAKU. Acara Rapat Evaluasi Tengah Tahun ini dihadiri oleh Kepala Subdirektorat di Lingkungan Direktorat PKP, Staf Teknis Pelaksana PISEW dan KOTAKU BPPW Provinsi, Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) PISEW dan KOTAKU, serta Asisten Administrasi PISEW dan KOTAKU.

Dalam sambutan pembukaan, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Wilayah II menegaskan bahwa selama proses pelaksanaan kegiatan harus berkoordinasi dengan baik sesuai dengan tujuan awal dan sasaran utama kegiatan IBM baik PISEW maupun KOTAKU.“Selama proses pelaksanaan kegiatan perlu adanya koordinasi terutama jika ada kendala dilapangan. Selain itu, untuk proses pembelian material harus dicatat sekecil apapun agar memastikan proses administrasi yang akuntabel, menghindari temuan dan permasalahan berulang seperti audit ditahun sebelumnya. Saya menekankan bahwa tugas, peran dan fungsi Asisten Administrasi sangat penting mengingat KPK dan Irjen sering memantau proses pelaksanaan kegiatan IBM ini. Kemudian kami mengharapkan untuk segera mempercepat proses pencairan tahap satu bagi provinsi yang masih belum melakukan pencairan,” ungkap Soelistianing Kusumawati.

Diawali dengan pleno, dalam pengantar yang dibawakan oleh Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat menyampaikan “Tantangan bagi kita semua dalam pelaksanaan kegiatan IBM ini adalah bahwa secara teknis pelaksana kegiatan sudah berpengalaman, namun yang masih menjadi catatan kegiatan PISEW selama tiga tahun terakhir pada pelaksanaan audit masih saja terdapat temuan/kejadian yang berulang, padahal pelaksana kegiatan yang terlibat sebagian besar masih sama. Permasalahan yang paling krusial dan paling sering berulang adalah pada bagian laporan administrasi serta pertanggungjawaban keuangan. Diharapkan kedepannya untuk semua pihak lebih memperhatikan hal tersebut”, ujar Valentina.

Ditambahkan oleh Haris Pujogiri dan Aris Munandar Budiawan bahwa pelaksanaan kegiatan IBM baik progres fisik dan keuangan perlu dimuktahirkan secara berkala sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, jika ditemui permasalahan di lapangan misalnya terkait perubahan harga material serta permasalahan terkait penginputan pada aplikasi SIM offline dan SILK-A offline, perlu segera melakukan konfirmasi dan dikonsultasikan ke TP3. Beliau juga mengapresiasi kepada enam Satker Balai PPW pada kegiatan PISEW yang sudah sesuai dengan jadwal rencana pada tahapan persiapan, pelaksanaan serta upload dokumen pendukung yaitu: Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat II, Jawa Timur I, Sulawesi Utara, dan Papua. Sedangkan untuk kegiatan KOTAKU terdapat tiga provinsi yaitu: Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pada sesi pleno kedua dilanjutkan dengan penyampaian kriteria best practice. Penyampaian best practice agar Balai PPW dapat lebih cepat dan mapan dalam menyiapkan materi yang akan diajukan sebagai best practice di Provinsinya masing-masing. Adapun materi yang dapat diajukan Balai PPW tersebut harus dapat menggambarkan rangkuman terhadap sinkronisasi dalam pencapaian tujuan, tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan konstruksi, ketaatan terhadap aturan, inovasi serta aspek-aspek pendukung lainnya seperti kelengkapan data SIM dan SILK-A.

Dilanjutkan dengan desk, tujuan dari sesi ini melakukan diskusi secara intens dalam membahas permasalahan teknis/non teknis guna menemukan solusi dari kendala yang terjadi di lapangan. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu pembahasan terkait upaya mitigasi hasil temuan audit BPKP untuk menjadi perhatian dan sebagai bentuk pembelajaran serta antisipasi agar tidak kembali terjadi ditahun selanjutnya. Dalam desk peserta juga melakukan perbaikan-perbaikan dan melengkapi dokumen-dokumen administrasi pertanggungjawaban serta pembahasan kendala pelaksanaan kegiatan.

Pada sesi akhir kegiatan, Ketua Tim Pengawasan dan Pengendalian Pusat, menekankan beberapa hal terkait tindak lanjut pelaksanaan evaluasi tengah tahun, “Selama kegiatan evaluasi tengah tahun terdapat peningkatan progres rata-rata nasional pada pencairan BPM  kegiatan KOTAKU yaitu sebesar 0,79% dengan empat Satker yang sudah diatas rata-rata, yakni Sulawesi Selatan I, Kalimantan Barat, Lampung dan Jawa Tengah 3. Kemudian, untuk kegiatan PISEW peningkatan progres rata-rata nasional sebesar 1,06% dan terdapat lima Satker yang sudah diatas rata-rata, yakni Bali, DIY, Jawa Tengah 1, Jawa Tengah 2 dan Sumatera Barat. Sementara untuk progres rata-rata nasional konstruksi fisik kegiatan KOTAKU terdapat peningkatan sebesar 4% dan 1,27% untuk kegiatan PISEW. Tentunya saja progres pelaksanaan kegiatan harus terus ditingkatkan sejalan dengan target waktu setiap proses/ tahapan dalam jadwal nasional namun tetap memperhatikan pertanggungjawaban secara administrasi dan mengacu pada peraturan dan standar teknis yang sudah ditetapkan.” Ujar Valentina.

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian semua pihak melalui kegiatan evaluasi tengah tahun ini seperti, khususnya untuk kegiatan KOTAKU terutama terkait data dukung tahap perencanaan kegiatan KOTAKU yaitu identifikasi dan penilaian lokasi serta deliniasi kawasan kumuh. Hal lainnya adalah dalam tahap konstruksi baik kegiatan PISEW maupun KOTAKU perlu dipersiapkan dokumen-dokumen dukung pelaporan khususnya jika terjadi perubahan rencana konstruksi, serta pelaksana kegiatan di Balai PPW harus dapat menjalankan rencana kerja tindak lanjut yang telah disusun terkait target pencairan dana BPM dan progres fisik masing-masing provinsi berikut berita acara komitmen penyelesaian dokumen pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati bersama.

Gambar Terkait

• Sebelumnya
• Selanjutnya